Memahami Konsep Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan

29
Agu 2023
Kategori : Artikel
Penulis : admin
Dilihat :51x

Sistem peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Dalam konteks ini, digunakan dua istilah, yaitu judex factie dan judex jurist, untuk merujuk pada peran-peran yang berbeda. Judex factie merujuk pada hakim yang mengkaji fakta-fakta persidangan, apakah fakta tersebut membuktikan atau tidak membuktikan kasus. Di sisi lain, judex jurist merujuk pada hakim yang mengevaluasi penerapan hukum, menilai apakah ada kesalahan dalam interpretasi hukum oleh pengadilan judex factie.

Kedua istilah ini berasal dari bahasa Latin. Judex factie artinya “hakim-hakim (yang mengkaji) fakta” dan judex jurist artinya “hakim-hakim (yang mengkaji) hukum”. Pengadilan Negeri bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama yang mengkaji dan memutus perkara sebagai judex factie. Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding yang mengkaji ulang bukti-bukti dan aspek-aspek hukum yang muncul. Karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi disebut sebagai pengadilan judex factie.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan judex jurist? Judex jurist merujuk pada pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung yang tidak lagi memeriksa fakta-fakta perkara. Mahkamah Agung hanya mengevaluasi penerapan hukum terhadap fakta yang telah ditentukan oleh pengadilan judex factie. Mahkamah Agung dalam peran judex jurist ini tidak menguji fakta peristiwa hukum, tetapi memeriksa kebenaran penerapan hukum dalam putusan judex factie. Penjelasan ini diberikan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim (2015: 43).

Menurut Moh. Amir Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding (2013: 5), judex factie menjalankan beberapa tahapan pemeriksaan, seperti menggambarkan fakta, menemukan kausalitas, dan merumuskan probabilitas. Pasal 6 UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan menyebutkan bahwa pengadilan tingkat banding merupakan judex factie tingkat kedua.

Pasal 6 UU No.20 Tahun 1947 menyebutkan, “Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing.” Pasal 15 ayat (1) menegaskan, “Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengarkan sendiri kedua belah pihak atau saksi.”

Namun, dalam Putusan MA No.951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975, disebutkan bahwa “Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding-pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim (tingkat, red) pertama.”

Meskipun peradilan banding disebut sebagai judex factie tingkat kedua, prosedur pemeriksaannya dalam praktik didasarkan pada Pasal 357 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 357 Rv menyebutkan bahwa “Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela.” Menurut M. Yahya Harahap, pengadilan tingkat banding menggunakan Pasal 357 Rv sebagai panduan praktiknya karena memberikan dasar yang kuat dalam proses beracara.

Namun, seiring waktu, praktik peradilan kasasi terkadang melibatkan pemeriksaan fakta, meskipun seharusnya hanya berfokus pada masalah hukum yang muncul. Hal ini dijelaskan dalam artikel Premium Stories berjudul “Problem Judex Factie Dalam Penanganan Kasasi di MA,” di mana proses kasasi terkadang juga mengkaji fakta yang telah ditinjau oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Mahkamah Agung dalam beberapa kasus juga berperan sebagai judex factie. Hal ini dapat terlihat dalam putusan kasus pidana korupsi yang menghasilkan hukuman lebih berat.

Namun, ada pemahaman bahwa Mahkamah Agung pada dasarnya harus bertindak sebagai judex jurist dalam perkara kasasi. Fokusnya adalah menilai penerapan hukum, bukan fakta. Pemahaman ini juga tercermin dalam Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke MA yang diterbitkan oleh LeIP (2017), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung idealnya menjalankan perannya sebagai judex jurist dalam penanganan perkara kasasi. Dengan kata lain, Mahkamah Agung harus memeriksa putusan atau penetapan yang menghadapi permasalahan dalam penerapan hukum, sehingga dikenal sebagai pengadilan judex jurist.

Namun demikian, praktik peradilan kasasi tidak selalu mengikuti ideal tersebut. Sebastian Pompe dalam bukunya berjudul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (2012: 314) menyatakan bahwa praktik kasasi di Indonesia cenderung lebih mengarah pada peran judex factie daripada judex jurist. Menurutnya, praktik ini sudah berlangsung lama, bahkan sejak Mahkamah Agung pertama kali didirikan. (*)

 

Lihat Sumber

Tidak ada komentar

Tinggalkan komentar